SURABAYA – Sejumlah personel gabungan dari Polda Jatim diterjunkan ke Lumajang dan sekitarnya. Mereka mengevakuasi hingga pertolongan pada warga sekitar. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast menyebutkan lebih kurang 300 personel dari Polda Jatim dan Polres Lumajang yang diterjunkan ke lokasi terdampak. “Hampir 300 personel untuk Polda Jatim dan Polres Lumajang,” kata Kombes Pol Abast, Kamis (20/11/2025). Kombes Abast menjelaskan personel gabungan tak hanya membantu evakuasi warga sekitar yang terdampak erupsi, namun juga mendirikan dapur umum hingga bantuan logistik dan obat-obatan. “Kami siapkan 2 dapur umum dan 2 water treatment,” ujarnya. Mantan Kabid Humas Polda Jabar itu menyatakan…

20 November 2025 – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kasus illegal access terhadap platform perdagangan aset kripto internasional Markets.com, milik Finalto International Limited yang berbasis di London, Inggris. Pengungkapan ini dilakukan setelah perusahaan melaporkan dugaan manipulasi pada sistem pembelian aset kripto yang menyebabkan kerugian besar. Wadirtipidsiber Bareskrim Polri KBP Andri Sudarmadi, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa perkembangan aset kripto yang sangat pesat di Indonesia menuntut kewaspadaan masyarakat. “OJK mencatat lebih dari 18 juta pengguna aset kripto dengan nilai transaksi mencapai Rp360 triliun per September 2025. Pesatnya pertumbuhan ini harus diimbangi dengan literasi keuangan yang baik agar masyarakat tidak terjebak…

  Jakarta — Polri menegaskan komitmennya untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 tanggal 13 November 2025. Hal tersebut disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (20/11/2025). Brigjen Pol. Trunoyudo menjelaskan bahwa merujuk putusan tersebut, Kapolri telah membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi Putusan MK agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya. “Polri sangat menghormati putusan MK. Untuk itu, Kapolri telah membentuk Pokja yang bertugas melakukan kajian cepat dan mendalam, sehingga implementasi putusan ini dapat berjalan dengan tepat dan tidak menimbulkan multitafsir,” ujar Karo Penmas. Kajian tersebut dilaksanakan melalui…